SORONG (Hidayatullahsorong.id). Kota Sorong menjadi tuan rumah perhelatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung selama dua hari yang dibuka di Aula Asrama Haji Kota Sorong pada Sabtu, 18 Rajab 1446 (18/1/2025).
Dengan tema besar “Konsolidasi, Organisasi, dan Wawasan Menuju Tercapainya Standarisasi dan Sentralisasi”, kegiatan ini dihadiri oleh anggota Dewan Pengurus Wilayah, unsur Dewan Murobbi Wilayah (DMW), unsur Dewan Pengurus Daerah (DPD), unsur Organisasi Pendukung (Pengurus Wilayah Pemuda dan Pengurus Wilayah Muslimat), unsur amal usaha tingkat wilayah, badan usaha tingat wilayah, tokoh masyarakat, dan perwakilan lintas sektor.
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Bidang Sosial Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Musliadi, menyampaikan arahan amanat Rakerwil yang menegaskan beberapa poin penting untuk tahun 2025, yang juga merupakan tahun terakhir dalam periode kepengurusan saat ini.
Arahan ini, menurutnya, harus menjadi pedoman kerja seluruh jajaran pengurus dan kader Hidayatullah, baik di tingkat wilayah maupun daerah dalam menguatkan dakwah dan pembinaan kader.
“Dakwah dan pembinaan kader adalah jantung dari gerakan Hidayatullah. Untuk itu, manajemen yang baik sangat diperlukan agar kebutuhan sumber daya insani di setiap tingkatan dapat terpenuhi,” ujar Musliadi.
Ia menambahkan bahwa salah satu prioritas utama adalah menindaklanjuti pembinaan lulusan SLTA di Lembaga Pendidikan Hidayatullah yang kini melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi non-Hidayatullah.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan data anggota dan kader melalui Sistem Pendataan Hidayatullah (SISTAH). “Database yang akurat dan komprehensif menjadi kunci dalam merencanakan sumber daya insani yang kompeten, profetik, dan profesional,” katanya.
Masih dalam arahan tertulisnya yang menjadi amanat Rakerwil secara nasional, Musliadi juga mendorong pengurus untuk segera menyelesaikan program legalisasi aset organisasi di bawah Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Hidayatullah.
Selain itu, ia menyerukan pengembangan pelayanan sosial seperti LKSA agar lebih diperhatikan melalui sinergitas lembaga-lembaga terkait. “sudah saatnya kita harus bisa memanfatkan peluang yang ada, terkhusus dibidang sosial,” tegasnya.
Perkuat Silaturrahmi
Sebagai langkah strategis di tahun terakhir periode kepengurusan, Musliadi pula mengajak seluruh kader untuk menggalakkan silaturrahim dan pembinaan umat.
“Silaturrahim bukan hanya soal menjalin hubungan, tetapi juga menjadi sarana merekatkan persaudaraan antar sesama yang menjadi cerminan jatidiri wasathiyah Hidayatullah,” jelasnya. Selain itu, ia menyoroti pentingnya standardisasi halaqah sebagai wadah peningkatan kualitas iman, ilmu, dan amal.
Ia juga menekankan perlunya mendorong generasi muda, mahasiswa, profesional, dan cendekiawan untuk lebih aktif dalam gerakan tarbiyah dan dakwah melalui Hidayatullah. “Mereka adalah kekuatan strategis kita untuk mewujudkan visi organisasi guna membangun bangsa di masa depan,” ujarnya.
Lebih jauh Musliadi mengungkapkan tantangan yang dihadapi wilayah ini sebagai daerah otonomi baru. Menurutnya, keberadaan DPW Hidayatullah Papua Barat Daya yang baru dibentuk pada 2023 masih membutuhkan dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah maupun masyarakat.
Sebagai wilayah yang baru dimekarkan, Hidayatullah di Papua Barat Daya kini menjadi bagian dari jaringan nasional Hidayatullah yang telah hadir di 38 provinsi dan 425 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Bersinergi dalam Membangun
Rakerwil ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso, S. IP, MM.
Dalam sambutannya, Suroso mengapresiasi Hidayatullah atas perannya yang strategis dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat.
Menurutnya kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Kami menyadari bahwa untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Organisasi seperti Hidayatullah adalah mitra strategis yang sangat penting dalam membangun Papua Barat Daya,” ucapnya.
Suroso menyatakan, semangat Hidayatullah selaras dengan nilai-nilai pemerintahan yang inklusif.
Hidayatullah hadir bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi sosial yang membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang harmonis dan berdaya tanpa melihat ras, suku dan agama.
“Kami harap Rakerwil mampu melahirkan program-program yang konkret dan sistematis di tahun 2025,” kata Suroso.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong, Fentje Burdam, S.HT, serta tokoh adat, agama, dan perempuan. /nz
